Warga Desak Pemerintah Serius Atasi Soal Tapal Batas Wilayah - Berantas Sumsel

Breaking

Berantas Sumsel

Tegas, Akurat dan Terpercaya

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Jumat, 11 Oktober 2019

Warga Desak Pemerintah Serius Atasi Soal Tapal Batas Wilayah


PRABUMULIH, BS.COM - Polekmik Penegasan Tapal Batas antara Kabupaten Muara Enim dengan Prabumulih takkan pernah usai. Setidaknya hal tersebut diungkap Walikota Prabumulih, Ir, H Ridho Yahya MM saat diwawancarai disela acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kota Prabumulih di ruang Rapat Paripurna, Jumat (11/10) pagi tadi.

Ridho mengatakan jika saat ini Pemerintah Kota Prabumulih sudah menyurati hal tersebut namun dirinya berpendapat jika Prabumulih merupakan anak dari Muara Enim yang harusnya berterima kasih atas pemberian wilayah oleh Muara Enim
“Kita kan tangan dibawah jadi kita terima apa yang mereka (Muara enim, red) berikan ke kita," ucapnya

Dalam wawancara itu walikota beranggapan tidak perlu memiliki wilayah yang besar jika masyarakatnya tidak sejahtera.
“Untuk apa sih wilayah besar, yang penting itu kesejahteraan masyarakat, nah mereka (masyarakat, red) kita masih menggunakan pola pendekatan lama, yaitu pola SDA," tambahnya.

Pola pendekatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimaksud dimana banyak sumber SDA kalau bisa menjadi wilayah Prabumulih dengan demikian sumber daya alam yang memiliki aset besar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, namun hal tersebut merupakan cara lama.

Orang nomor satu di Kota Nanas itu juga menyarankan jika wilayah Prabumulih ada yang dekat dengan Wilayah Kabupaten Muara Enim untuk mempersilahkan ke wilayah tersebut
“Kito kalau ada Prabumulih agak dekat dengan Muara Enim, ambillah Muara Enim, yang penting dia pelayanan untuk masyarakatnya lebih cepat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Masyarakat Gunung Kemala (KMGK) Mat Yunus saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan pemerintah seharusnya tegas dengan permasalahan ini jangan membiarkan batas yang dipertahankan masyarakat menjadi polemik
“Itu bukan omongan seorang walikota, batas yang jadi permasalahan itu merupakan batas yang sudah disahkan oleh pemerintah pada waktu Prabumulih pisah dengan Muara Enim," keluhnya.

Perlu diketahui tapal batas yang saat ini jadi polemik merupakan pergeseran yang kedua kalinya yang awalnya terletak di Lebung Kure dan saat ini begerser kearah Stasiun Pengumpul (SP) 7 PT Pertamina dengan kata lain sekitar dua kilometer wilayah Muara Enim telah menggeser wilayah Prabumulih
“Kita akan melakukan musyawarah, dan akan melakukan perlawanan dengan berunjuk rasa menuntut pemerintah Prabumulih secara tegas menyelesaikan permasalahan ini," tegasnya. (Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here