MUARA ENIM, BS.COM - Terkait puluhan truk angkutan batubara milik PT Ganendra Pasopati Prawara (GPP) yang distop, dan dipukul mundur balik oleh warga Trans Unit 6 Desa Muara Harapan, Kecamatan Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim pada Jumat, (10/05) kemarin, rupanya menimbulkan konflik di Desa Muara Harapan itu sendiri.
Salah satu anggota oganisasi masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dan bersama warga bergerak memprotes keberadaan truk batubara melintas di Desa Muara Harapan tersebut.
Kemudian, keesokkan harinya diduga sang Kepala Desa (Kades) Muara Harapan berinisial DS, berang dan marah besar terhadap warga maupun kepada anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kawal Kabupaten Muara Enim Sumsel.
Diduga kemarahan sang kades tersebut terkait penyetopan truk batubara oleh warganya itu. Karena diduga kades telah menandatangani kesepakatan bersama dengan pihak PT Ganendra Pasoepati Prawara (GPP ). Dan, warga telah tahu namun warga maupun ormas setempat terkait kesepakatan tersebut mengaku tidak pernah dilibatkan.
Bahkan menurut anggota Ormas Kawal, yakni Bolon(49) dan anggota lainnya serta warga setempat tersebut diduga sang kades tidak pernah transparan dengan surat kesepakatan yang ditandatangani pada 3 November 2018 lalu. Ketiga kades yang menandatangi tersebut, yakni Kepala Desa Muara Harapan, Harapan Jaya dan Kades Saka Jaya serta Dirut PT GPP Mahmud Ibrahim hang bertempat di Hotel Griya Sintesa Kelurahan Air Lintang Muara Enim. "Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel yang melarang angkutan batubara melintas di jalan umum tidak laku. Buktinya sudah hampir setengah tahun truk batubara milik PT GPP lancar melenggang dan warga hanya kedapatan debu dan kotoran saja," terang Bolon CS mengungkapkan pada media ini, (11/05/19).
Dikatakannya, bahkan terkait pemukulan mundur dan meminta putar balik truk batubara kemarin oleh warga tersebut. Rupanya, Sabtu, (11/05/2019) sang kades memanggil dan memarah dirinya. Terlebih lagi, bahkan ia hampir mencederai terkait diduga tidak senang adanya protes dari warga tersebut.
"Kita akan adukan sang kades kepihak berwajib terkait pelecehan atas lembaga kami yang ia tidak senang atas kehadiran kami memperjuangkan hak warga. Itu hal, patut diduga sang kades telah bermain mata dengan pihak PT GPP," ungkapnya.
Sementara konfirmasi terkait hal tersebut, kades yang bersangkutan melalui via ponselnya sedang tak aktif. Bukan hanya itu saja, bahkan pun pula pihak PT GPP bernama Andi ketika dimintai tanggapannya melalui Whatsapp (Wa)-nya juga sama tidak membalas.
Pantauan di lokasi Jalan Lintas Trans unit 6 Desa Muara Harapan tersebut, masih terdapat sejumlah truk yang masih nekat melintas dan ada juga yang putar balik. (Tim/Junaidi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar