PALEMBANG, BS.COM - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) memang menjadi catatan khusus kinerja pemerintahan saat ini.
Pasalnya, bukan hanya daerah sumber titik api yang merasakan pekatnya kabut asap dan buruknya kualitas udara, tetapi juga Kota Palembang sebagai ibukota yang menjadi pusat segala aktivitas masyarakat, ikut merasakannya.
Gubernur dan wakil gubernur sudah memasuki tahun pertama kinerjanya membangun Sumsel sesuai dengan visi-misi dan janji-janji saat masa kampanye lalu.
Gubernur Sumsel, Herman Deru SH, MH menganggap karhutla harus ditiadakan. Namun, hal tersebut membutuhkan kesadaran semua pihak.
Hal itu disampaikan usai melakukan rapat terbatas bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tentang refleksi setahun kinerja Pemprov Sumsel di Griya Agung, Rabu (9/10).
“Bukan dievaluasi, kalau bisa karhutla itu ditiadakan. Hanya saja itu kan harus ada sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan pembiayaan. Selama ini, pembiayaannya lebih banyak dihonor memadamkan (petugas). Nah, sekarang justru mindsetnya bagaimana karhutla dikurangi. Kesadaran semua pihak dong termasuk masyarakat, korporasi, dan lain sebagaimana,” jawabnya saat ditanya tarkait kinerja Pemprov Sumsel selama setahun ini dalam mencegah karhutla.
Untuk mencapai harapan tersebut, gubernur segera akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan membakar lahan.
“Saya akan membuat pergub tentang itu. karena memang tidak boleh sama sekali. Inikan harus ada pertanggung jawabannya. Tidak boleh membakar, gimana mau menebang pohon (membuka lahan), peralatannya apa. Jadi, di Pergub itu bukan hanya kewajiban masyarakat tetapi kewajiban pemerintah juga yang harus tertuang. Jika (masyarakat) tidak boleh membakar, berarti ada peralatannya (dibantu pemerintah),” jaminnya.
Terkait setahun kinerjanya, gubernur mengaku jika secara umum nilainya positif. Namun, diakui masih ada hal yang harus diakselerasikan.
“Nilainya positif semua, tetapi nanti akan dipaparkan oleh sekda, termasuk grafiknya. Jadi pertemuan tadi masih secara umum, dan hasil dari pertemuan hari ini akan dibuat diagram-diagram. Saya cukup bergembira, artinya OPD ada kerja yang baik atau lumayan baik. Meskipun masih harus ada yang dipercepat lagi. Misalnya ada kebutuhan hidup yang mahal di Musi Rawa Utara (Muratara). Kenapa kebutuhan hidup disana Rp 436 ribu per bulan, dan pendapatan yang kurang dari itu dikategorikan miskin. Kenapa itu bisa terjadi, itu yang tahun depan harus selesai,” jelas gubernur.
Dilanjutkan, jadi untuk mencapai tingkat kesejahteraan itu bisa memurahkan biaya hidup atau menaikkan penghasilan. Tetapi Muratara dinilai lebih tinggi biaya hidupnya.
“Ada apa di Muratara. Kenapa bisa mahal di sana. Apakah data yang harus diperbaiki atau memang kebutuhan hidup di sana mahal. Kalau dikarenakan infrastruktur, sekarang saya berani mengatakan bahwa di 2019 semua jalan provinsi layak dilalui. Buktinya ada penurunan dengan kemiskinan itu. artinya, ada hubungan langsung antara infrastruktur dengan biaya hidup,” ujarnya.
Walau dirinya menilai kinerja pemerintahan masih on the track, Deru mengatakan akan ada penekatan khusus kebeberapa OPD yang dinilai masih kurang maksimal. “Ada. Nanti kamu mau bertanya termasuk mengoreksi pihak yang bersangkutan itu setelah Sekda paparan besok,” katanya.
Diwartakan sebelumnya, satu tahun kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel periode 2019-2024 sejak resmi menjabat pada Oktober tahun lalu, dianggap ada yang sudah on the track. Namun, karhutla menjadi “rapor merah” yang harus segera diselesaikan agar tidak berulang-ulang setiap tahunnya.
Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Drs, H Joko Siswanto MSi mengatakan, karhutla adalah persoalan yang sifatnya nasional. Bahkan Presiden Jokowi pun mengakui jika pemerintah lalai dalam upaya pencegahannya. “Memang musim panas kali ini relatif panjang. Itu jauh-jauh hari sudah diingatkan untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tetapi tampaknya respon dari semua daerah yang sifatnya pencegahan itu kurang. Presiden Jokowi pun mengakui sendiri saat di Pekanbaru, jika pemerintah daerah lalai dalam pencegahan karhutla,” ujarnya saat dikonfirmasi Simbur, Sabtu (5/10) lalu.
Joko berpikir seharusnya tahun depan, bencana karhutla sudah bisa diantisipasi lebih cepat (dini), sehingga tidak menimbulkan reaksi yang negatif terhadap pemerintah. “Kalau melihat situasi seperti ini, yah tergantung melihatnya dari sisi mana dulu. Kalau dianggap sebuah kelalaian, presiden kan sudah menyatakan bahwa hampir semua kepala daerah lalai terhadap ini (karhutla). Kalau mau memberikan predikat sebagai noktah merah atau apa, yah terserah. Tetapi yang jelas, ini kelalaian dan tidak antisipatif terhadap karhutla,” ujarnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar