# Soal Audit Anggaran Uji Kompetensi PHL
PRABUMULIH, BS.COM - Uji Kompetensi Pegawai Harian Lepas (PHL) yang kini menuai polemik dan banyak protes dari berbagai kalangan pemerhati di Kota Prabumulih, terutama terkait masalah anggaran yang digunakan dalam Uji Kompetensi PHL tersebut.
Dimana masalah itu menjadi poin penting dalam rapat audiensi dilaksanakan oleh DPRD Kota Prabumulih (13/01/2020) kemarin. Karena anggaran tersebut menjadi pertanyaan yang diajukan Aliansi Prabumulih Mengugat (APM) dan Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih.
Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, yakni Beny Rizal SH saat ditemui sedang tak ada di tempat. Hal itu, lantaran lagi dinas luar (DL).
Mengingatkan demi menyampaikan informasi kepada masyarakat, akhirnya media ini melakukan konfirmasi ke pihak Inspektorat Kota Prabumulih, Kamis (16/01/2020).
Kepala Inspektorat Kota Prabumulih Toni Syalfriansyah SH menerangkan, biaya uji kompetensi PHL beberapa waktu lalu pihaknya baru akan melakukan audit terkait anggaran tersebut.
“Sampai saat ini pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih, surat tugas tersebut baru saya tangani hari ini. Menurutnya, begitu turun surat tugas biasanya mereka akan rapat dulu untuk mentukan langkah-langkah apa yang perlu dirumuskan," akunya, seperti dikutif Demokrasi Indonesia.Com, Kamis (16/1/2020).
"Selain itu, juga metode apa yang harus dipakai. Sehingga itulah sebab sejauh ini pihak kita belum dapat memberikan keterangan lebih, soal anggaran dalam kegiatan uji kompetensi PHL tersebut," tambah pria berkacamata mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Bumi Seinggok Sepemunyian. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar