JAKARTA, BS.COM - Indonesia memiliki kekayaan hasil kelautan yang sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah terkait kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan.
“Selain kelemahan kompetensi berbagai hal, juga kesulitan anggota kami adalah pemasaran aneka produk kelautan dan permodalan,” ujar H Arfah Said Syukri, Ketua Koperasi Pusat Perikanan Indonesia (Pusperindo), saat acara penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan Kadin Indonesia, Rabu (29/1/2020) di Kantor Kadin Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat.“Kami sangat membutuhkan binaan Kadin Indonesia dengan Program UMKM Naik Kelas, agar kami bisa berkembang dengan baik,” tegas H Arfah mengemukakan keinginannya MoU dengan Kadin Indonesia.
Koperasi Pusat Perikanan Indonesia dengan anggota para nelayan dan pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual hasil kelautan/perikanan anggotanya tersebar dibeberapa daerah di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 10 ribu orang.
Adapun keinginan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia untuk dapat mendapat binaan dalam Program UMKM Naik Kelas, karena kayakinan anggota bahwa Kadin Indonesia memiliki program yang tepat dan sesuai harapan para anggota.
Program UMKM Naik Kelas, yang salah satunya adalah pembinaan dengan memberikan pelatihan. Antara lain, yaitu Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan Usaha, UMKM Digital, Packaging Produk, Strategi Usaha, Tata Cara Eksport dan lainnya, serta dengan pendampingan mediasi permodalan dari bank dan lembaga keuangan serta tata cara eksport.
Kerjasama Kadin Indonesia dengan Koperasi Pusat Perikanan Indonesia, diharapkan dapat membantu para anggota koperasi yang merupakan nelayan dan pelaku usaha produk kelautan atau pun perikanan dalam pengembangan usahanya.
“Kadin Indonesia menyambut baik dan berupaya akan membantu anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia dalam hal pengembangan usahanya, antara lain memberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai hal,” tambah Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.
Dalam acara MoU tersebut juga dihadiri dari Kementerian Tenaga Kerja Chairul Fadhly Harahap, selaku Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi, beserta staff.
Sementara itu, Wakil Ketua kadin Indonesia Bidang UMKM Yockie Hutagalung dalam sambutannya saat penandatangan MoU mengatakan bahwa untuk percepatan pengembangan UMKM secara ekstrim dibutuhkan regulasi pemerintah yang memberikan berbagai hal istimewah kepada pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha besar seharusnya tidak lagi bermain pada sektor yang dilakukan UMKM.
Dengan dilakukannya MoU ini diharapkan anggota Koperasi Pusat Perikanan Indonesia menjadi bagian dari Program UMKM Naik Kelas dan akan diberikan berbagai pembinaan dan pendampingan.
“Kadin Indonesia sangat berharap keinginan berkembang bermunculan dari pelaku UMKM Indonesia, dan kami akan berupaya melakukan pembinaan, pendampingan dan mencarikan pasar atas produk-produk UMKM,” Tutup Raden Tedy, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar