PRABUMULIH, BS.COM - Makin banyak daerah atau wilayah yang berdekatan dengan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) membuat pernyataan seakan melarang warganya ke kota yang telah berstatus zona merah ini. Menyikapi hal itu Pemerintah Kota Prabumulih terkait sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumsel seminggu lalu untuk mengambil sikap terhadap dampak sosial dari Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah.
Selain itu, pemerintah mengharapkan kepada warga dari dua kabupaten tetangga, yakni PALI dan Muara Enim Untuk sementara waktu agar tidak melakukan aktivitas di wilayah Kota Prabumulih. Baik itu untuk belanja, berdagang atau pun cuma sekedar melintas di Prabumulih.
Hal ini tertulis dalam surat Walikota Prabumulih kepada Gubernur Sumsel Nomor : 443/201/XI/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Dampak Sosial Penyebaran Covid-19. Namun sampai saat berita ini diturunkan belum ada juga kabar balasan dari provinsi untuk menjawab hal tersebut.
Terlebih, baru-baru ini ada kabar kalau warga Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan yang dinyatakan positif terkena Covid-19. Seorang warga tersebut adalah warga asli Muba dengan riwayat perjalanan ke Kota Prabumulih untuk melayat pada Maret lalu.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari warganet yang menganggap kabupaten lain telah memperburuk nama Kota Prabumulih, hal ini cepat beredar luas dimedsos terutama facebook (FB) dalam Group Berita Prabumulih.
Berbagai wacana juga disampaikan para aktivis yang mulai gerah dengan keadaan ini. Salah satunya mantan anggota DPRD yang juga Ketua Organisasi Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) menaungi lima LSM yang ada di Kota Prabumulih.
Adi Susanto SE, saat dibincaangi media ini, Jumat (17/04/2020) berharap agar pemerintah serius menanggapi isu yang makin luas beredar tentang Kota Prabumulih ini.
“Kami minta dan mendesak pemerintah serius dalam menghadapi kondisi saat ini, ini perhari ini kasus positif sudah bertambah lagi menjadi 11 orang, kami mau tau formula apa yang disiapkan pemerintah saat ini, atau kalau memang tak ada jalan lagi kita lock down saja gimana,” kata Santon panggilan akrabnya berapi-api.
Lebih jauh aktivis yang terkenal cukup vokal ini mengatakan pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan dana APBD.
“Ya kalau mengunakan dana APBD semestinya ini haruslah adil dan merata. Salah satu contohnya bentuk bantuan sembako, kan kita jelas yg namanya pengunaan dana APBD itu untuk yang terdampak Covid-19, jadi judulnya membantu masyarakat tanpa terkecuali disaat perekonomian kita sedang melemah, dan juga saat daerah kita ini dalam keadaan zona merah, jangan juga menggunakan tulisan-tulisan yang seakan menjatuhkan martabat warga kita sendiri. Dan juga hendaknya pemerintah menyiapkan tempat khusus sebagai wadah isolisasi bagi ODP, PDP, atau OTG agar rantai penyebaran Covid-19 di Prabumulih tidak semakin meluas," keluhnya seraya menyebutkan kepada aparat hukum Kota Prabumulih kiranya dapat ikut memantau dan mengawasi penggunaan dana APBD ini agar tepat sasaran dan tidak salah guna.
"Saya sudah ke kantor DPRD Kota Prabumulih terkait perihal penanganan virus corona ini, namun belum ada jawaban dari ketua dewan kita," tambah pria berambut gondrong itu. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar