DENPASAR, BS.COM - 3 Januari 2019, Dewan Penasehat Ikatan Media Online (IMO)–Indonesia, Bachtiar Ravenala Ujung berharap, eksistensi IMO-Indonesia memiliki peran bukan hanya dalam pemberitaan semata, namun juga ikut andil dalam pembangunan secara nasional.
Keberadaan pengurus di tingkat wilayah juga diharapkan aktif dalam membantu pemerintah di tingkat daerah. Bachtiar mengatakan, kesiapan masing-masing pengurus maupun SDM yang ada sangat dibutuhkan untuk membangun jaringan yang terintegrasi dengan kepengurusan pusat.
“Yang terpenting kesiapan kita saja. Di 34 provinsi ini kalau bisa semua ada jaringan IMO dan semua aktif bergerak sesuai tugas dan fungsinya,” jelas Bachtiar Ravenala Ujung saat berada di Kuta, Bali, Kamis, 3 Januari 2019.
IMO-Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi organisasi dengan legitimasi tinggi jika dikelola secara sinergis. Teknologi yang ada sekarang memungkinkan membangun organisasi dalam sebuah jejaring online yang cepat dan tersebar secara global.
Kedatangan Dewan Penasehat IMO-Indonesia, Bachtiar Ravenala Ujung ke Bali bertujuan menjajaki potensi daerah yang mampu dikembangkan secara massif melalui pemberitaan. IMO-Indonesia DPW Bali, menurutnya, akan jadi pilot project terkait perannya dalam membangun daerah di Kabupaten Karangasem.
Pihaknya telah bertemu dengan Bupati Karangasem, Gusti Ayu Mas Sumatri dalam membahas percepatan pembangunan di Kabupaten ujung timur pulau Bali itu.
“Dari sini (Karangasem) jika berhasil akan bisa jadi contoh untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Pemberitaan positif yang disebarkan secara massif akan meningkatkan kepercayaan terhadap suatu daerah,” jelasnya demikian.
Ditegaskan lagi, IMO-Indonesia diharapkan nantinya jadi solusi bagi pembangunan secara nasional. Sehingga, peran IMO-Indonesia harus ditonjolkan.
“Jadi setiap ada kegiatan di suatu daerah, IMO harus berperan disitu. Karena itu, mari bergerak, maju terus pantang mundur,” jelas Bachtiar.
Sementara, menjawab pertanyaan terkait perbedaan pandangan kepengurusan IMO-Indonesia tingkat pusat, hingga akhirnya terbentuk organisasi lain yang lahir dari ‘sempalan’ IMO-Indonesia, Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) ini mengatakan, etos kerja organisasi akan membuktikan legitimasi dari organisasi tersebut.
“Jangan pikirkan itu, yang penting NKRI tetap satu. Mau IMO ada 20, silakan berkompetisi. Jangan habiskan energi untuk itu, nanti akan teruji hasil kerjanya di masyarakat,” tandas Bachtiar. (IMO Indonesia Sumsel/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar