MUSI RAWAS, BS.ID - Puluhan pemuda yang tergabung dalam elemen Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS) hari ini geruduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (19/05/2022).
Pantauan awak media, beberapa tuntutan Aktivis GASS, yaitu menginginkan agar kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas untuk mengundurkan diri.
Efran salah seorang Mentor GASS mengatakan sudah terlalu banyak blunder yang dilakukan DPMD sehingga dapat menciderai marwah Kabupaten Musi Rawas sendiri.
Persoalan dimulai dari Pilkades Desa Kebur Jaya yang diduga ada hak politik seorang calon yang dikebiri. Masalah lainnya adalah proses pencetakan surat suara yang diduga dimanipulasi oleh pihak DPMD Kabupaten Musi Rawas.
Selain itu terdapat kegiatan bimtek yang menghabiskan dana desa yang belum terlihat output yang dihasilkan.
"Lucunya terdapat kegiatan bimtek yang berasal dari DD satu miliar habis dalam satu hari," ungkap Efran.
Disisi lain, Hidayat salah satu Mentor GASS dalam orasinya mengatakan banyak kegiatan di DPMD tidak logis sekali keberadaannya.
Berangkat dari itu semua, karena ini juga menyangkut nama kabupaten dan masyarakat didalamnya sudah sewajarnya selaku aktivis mengingatkan DPMD untuk bekerja lebih profesional.
"Bagaimana Musi Rawas akan menjadi lebih baik jika pelaksanaan kegiatan semisal pilkades dan bimtek kami anggap gagal," tandas Hidayat.
Senada juga disampaikan oleh Suwito, demi kemaslahatan Kabupaten Musi Rawas Kepala DPMD sebaik mengundurkan diri secara terhormat.
"Jika memang tidak mampu solusi mengundurkan diri adalah jawaban yang paling bijak," ujarnya.
Aksi kemudian ditanggapi oleh Kepala DPMD) Kabupaten Musi Rawas Ahmadi Zulkarnain.
Selaku pimpinan sebuah instansi dirinya saat berprofesi sebagai ASN ia siap jika di beri kebijakan oleh Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud. Bahkan Ahmadi berargumen sekarang pun jika diperintah mundur dari akan siap mundur.
"40 tahun dirinya mengabdi kepada negara sudah tentu tindakan dan perbuatan ada kesalahpahaman, terlebih menjadi kepala dinas butuh proses, belum tentu kepala dinas yang baru langsung bisa berinteraksi di dinas yang dia pimpin nantinya," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, aksi demo merupakan bentuk dari saling mengingatkan agar proses pendewasaan dalam mengelola anggaran tidak melenceng dari rel yang sudah ditetapkan.
Selepas itu, aksi yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut membubarkan diri setelah sebelumnya terdapat arahan dari pihak Kapolsek Muara Beliti yang memberi solusi sebaiknya persoalan ini dibawa ke ranah hukum agar lebih jelas.(Romadon)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar