JAKARTA, BS.ID - Setelah melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Muara Enim dari beberapa Ormas Muara Enim yang menolak tegas akan adanya rencana pemilihan Pengsian jabatan Wakil Bupati Muara Enim hingga Tahun 2023 tersebut, kini aksi demo serupa juga diadakan oleh organisasi masyarakat (ormas )ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Pusat.
Hal tersebut guna mendesak mendagri untuk membatalkan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim karena dinilai melanggar aturan serta terkesan dipaksakan. Dimana, aksi unjuk rasa berlangsung Rabu, (31/08/2022), massa dengan membawa bendera serta spanduk dan atribut-atribut yang bertuliskan sebagai berikut.
Pertama, Mendagri Tolak Rencana Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim karena kurang dari 18 bulan Sampai Akhir Periode 2023. Kedua, Mendagri harus gagalkan Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim karena menyalahi aturan dan ketiga, Jangan biarkan DPRD Muara Enim melanggar Undang-undang
Kemudian, DPRD Muara Enim jangan gegabah memilih Wakil Bupati Muara Enim Tanpa Dasar Hukum. Kelima, Pasal 176 Ayat 4 sudah jelas melarang pemilihan Wakil Bupati Muara Enim kurang dari 18 bulan serta terakhir Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim dipaksakan dan dangat tidak tepat.
Itulah beberapa penyampaian oleh ormas dalam aksi unjuk rasa di Jakarta tersebut terkait adanya rencana pemilihan Wabup Muara Enim oleh DPRD Muara Enim.
Menanggapi adanya aksi serupa di Kemendagri Pusat pada hari ini yang juga menolak serta menentang adanya rencana Pilwabup Muara Enim oleh DPRD Muara Enim karena dinilai telah melanggar aturan tersebut Japri S, Sos, salah satu tokoh masyarakat Gelumbang Raya yang juga mantan Anggota DPRD Dapil III Muara Enim mengungkapkanz bahwa hal ini tentunya sudah bertentangan jika DPRD Muara Enim memaksakan kehendaknya untuk mengadakan Pilwabup Muara Enim, dan semua sudah jelas semua tidak relevan lagi untuk diadakan pilwabup di parlemen tingkat II tersebut. "Namun jika masih dipaksakan pilwabup, artinya akan cacat hukum," imbuhnya.
Lanjutnya, lebih baik DPRD Muara Enim fokus dengan pembenahan karena pengalaman negatif masa lalu yang menjerat para anggota DPRD Muara Enim saat itu bisa dijadikan pelajaran dalam meraih simpati masyarakat. "Ya, sangat mendukung aksi unjuk rasa menolak serta menggugat Pilwabup Muara Enim hingga 2023 Karena selain waktunya mepet, dan juga kita nilai lebih banyak moderatnya ketimbang berkahnya," ungkap Japri S, Sos, (31/08/2022).
Dikatakan Japri, bahwa aksi ormas di Jakarta hari ini sangat diapresiasi karena mereka juga putra daerah Muara Enim yang peduli dengan bangkitnya Muara Enim serta sekarang ini Muara Enim yang lagi tengah giat-giatnya bangkit serta telah berjalan kondusif.
"Terus memonitor jalannya aksi menentang serta rencana menggugat secara hukum jika Pilwabup Muara Enim tetap dipaksakan untuk mengisi jabatan yang hanya beberapa bulan itu," tegas Japri. (Junaidi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar