Soal Pelayanan Kesehatan, Pemkot Prabumulih Bersinergi dengan BPJS Kesehatan

PRABUMULIH, BS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih bersama BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Senin, (23/6/2025), menggelar rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan para pemangku kepentingan. 

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih ini dipimpin langsung oleh PLH Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Prabumulih, Hj Reni Indayani Fikri, SKM, MSi mewakili Walikota Prabumulih.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu dan tantangan yang berkaitan dengan kerjasama pelayanan kesehatan antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dalam sambutannya, Hj Reni Indayani SKM, MSi menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat yang harus terus ditingkatkan secara terukur dan berkelanjutan.

“Forum ini sangat penting dalam menjembatani komunikasi antarinstansi dan menyelaraskan pemahaman serta kebijakan, khususnya dalam pengelolaan kerjasama antara Pemkot Prabumulih dengan BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas layanan kesehatan di daerah ini,” ujar Reni, Senin, (23/6/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih, Kepala Dinas Sosial, Direktur RSUD Kota Prabumulih, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Bagian Kerjasama Setda, perwakilan Sekretariat DPRD, serta unsur-unsur teknis dari BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih.

Tampak hadir juga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Dwi Asmariyati SE, MM, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Handoko Cokro Purwanto, SKM dan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Dr Vina Trianova.

Rapat ini membahas sejumlah poin penting, mulai dari evaluasi kerjasama fasilitas kesehatan mitra BPJS, pembaruan regulasi, hingga optimalisasi pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Selain itu, turut ditekankan perlunya peningkatan mutu layanan, transparansi dalam klaim, serta penguatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. (Ron)