PALEMBANG, BS.COM - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli mengatakan, pencegahan yang bersifat preventif dan melibatkan masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Selain itu, kapolda Firli juga menyatakan jika segala gangguan keamanan dan ketertiban itu sangat ditentukan oleh rakyat juga. Hal itu diungkapnya saat prosesi penyambutan di markas Polda Sumsel, Rabu (26/6).
“Kebakaran hutan itu hanya bisa dilakukan pencegahannya secara preventif. Masyarakat harus terlibat untuk menghentikan karhutla itu,” ujarnya.
Kalau berbicara soal pencegahan, maka ada dua teori yang dijadikan referensi.
“Kalau berbicara teori tentang pencegahan itu ada dua yaitu teori struktural dimana seluruh elemen masyarakat itu ikut. Kedua, adalah pencegahan secara formal. Formal itu adalah menggerakkan apa yang sudah ada secara maksimal,” tambahnya.
Selain karhutla, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi salah satu tugas kepolisian. Menurut kapolda, tentunya harus dibarengi dengan sinergi antar seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Irjen Pol Firli mengatakan selain akan melaksanakan program kapolri, dirinya juga berharap pemerintah daerah (pemda) ikut berusaha mengurangi jumlah kejahatan khususnya curas, curat, curanmor (C3) yang semakin marak terjadi di Sumsel.
“Tidak ada itu. Kalaupun ada, itu juga tentu produk dari masyarakat. Mencegah suatu kejahatan tidak hanya kepolisian semata,” ungkapnya di Mapolda Sumsel, Rabu (26/6/2019).
Menurutnya, semua pihak juga harus kepada pemda, apa yang telah dilakukan dalam mencegah kejahatan. “Apakah ada kekurangan tenaga kerja atau tenaga kerjanya kurang terampil, apakah ada lapangan pekerjaan. Itu yang harus dijawab. Bukan hanya melihat ada kejahatan 3C dan lain-lain,” tegasnya dan memastikan jika Polda Sumsel akan bersinergi dengan seluruh masyarakat dan stakeholder dalam mengurangi tingkat kejahatan.
Kapolda juga akan menjalankan apa yang sudah menjadi program kapolri. “Program kapolri sudah sangat jelas adalah bagaimana mewujudkan kepolisan yang profesional, modern dan terpercaya (promoter), dengan lima kebijakan beliau dan ada sebelas program,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan jika hal tersebut yang akan dikerjakan selama masa jabatannya sebagai Kapolda Sumsel.
“Saya pikir itu yang harus kami kerjakan. Tinggal nanti dievaluasi sumbernya dimana, jika ada yang belum terlaksana dengan baik tentu akan kami perbaiki,” tutupnya.
Sekadar mengingatkan, rotasi jabatan yang dilakukan Kapolri kali ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/1590/VI/KEP./2019 tertanggal 20 Juni 2019. Kapolda Sumsel yang baru dijabat Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Firli.
Sementara, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mendapat jabatan baru sebagai Kakorpolairud Baharkam Mabes Polri, sebelumnya dijabat Irjen Pol Muhamad Chairul Noor Alamsyah yang kini mendapat jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri.
Dikonfirmasi sebelumnya, Irjen Pol Zulkarnain meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumsel.
“Tentu saja saya mohon maaf apabila masih banyak pelayanan kepolisian (Polda Sumsel) yang mungkin belum memuaskan seluruh masyarakat Sumsel,” kata dia.
Misalnya gangguan kamtibmas seperti kasus penembakan anggota polisi di OKI, kasus mutilasi di Ogan Ilir yang belum terungkap walau sudah ada yang mengaku tetapi belum dikuatkan dengan bukti-bukti. Kemudian, kasus Akbar Alfarizi yang belum semuanya tertangkap. “Mungkin juga masih banyak kasus curanmor yang belum bisa saya ungkap. Ya, tentu itulah kelemahan saya dan saya tentu minta maaf kepada seluruh masyarakat Sumsel,” pintanya.
Terlepas itu, dirinya tetap yakin jika pengganti dirinya akan jauh lebih baik dari dirinya.
“Saya yakin pengganti saya nantinya, Irjen Firli yang juga asli Baturaja Sumsel, akan jauh lebih baik dari saya,” pungkasnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar