MOROTAI, SUMSELONLINEWS.COM -Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Akri Wijaya terkesan "cari muka" didepan bupati dengan mengklaim telah merangkul semua media agar bupati mempercayai. Akibatnya wartawan memprotes ke Sekda Morotai, Muhammad Kharie.
Bermula dari wartawan mengajukan permintaan pembayaran iklan, advertorial dan langganan ke Pemda melalui bagian humas. Penagihan ini sesuai kerjasama dengan Kepala Bagian Humas sebelumnya, Hironimus Rahankey.
Semasa menjabat Kabag Humas, Hironimus membuat ketentuan agar media tidak memasang iklan, advertorial dan langganan tanpa sepengetahuan humas, maka sebelum memasang iklan, advertorial dan langganan koran terlebih dahulu membuat permohonan. Dengan demikian, bagian humas akan membayar sesuai dengan media yang mengajukan permohonan. Sementara media yang tidak mengajukan permohonan kemudian memasang iklan, advertorial dan langganan koran tidak akan dilayani.
Dengan dasar itu, sekitar enam media cetak dan online mengajukan permohonan ke Pemda Morotai melalui Bagian Humas dan telah disetujui. Meski demikian, media yang diakomodir akan dilihat apakah media mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah atau tidak. “Jangan hanya minta iklan, sementara kegiatan pemerintah daerah tidak pernah dimuat,” ujar Hironimus kala itu.
Dengan kebijakan itu, hanya sekitar enam media cetak dan online yang permohonannya disetujui menaati ketentuan itu. Bertepatan dengan HUT RI dan Idul Adha, mengajukan penawaran tertulis kebagian humas. “Tolong pasang iklan HUT RI dan Idul Adha, nanti akan dibayar setelah APBD Perubahan disahkan,” pinta Hironimus saat itu.
Setelah APBD Perubahan disahkan, menyusul pergantian Kepala Bagian Humas dari Hironimus Rahankey kepada Akri Wijaya, Bagian Humas mengaku anggaran pembayaran langganan dan iklan media tidak diakomodir dalam APBD Perubahan. Sementara media mengajukan pembayaran sesuai janji bagian humas.
Alasan kabag humas baru, Akri Wijaya ini, para wartawan mengeluhkan ke bupati Benny Laos melalui Whatsapp. Bupati lantas mengarahkan ke Sekda. Sekda mengaku memang dana itu tidak masuk dalam APBD Perubahan. Meski demikian, Sekda berjanji akan mencari solusi agar semua hutang ke media diselesaikan.
Sekda juga meminta media merinci besaran dana tagihan iklan sejak Idul Fitri, HUT RI dan Idul Adha agar disampaikan ke bendahara humas. Bendahara juga meminta hal yang sama untuk diteruskan ke Sekda, karena sekda telah kembali dari urusan dinas diluar daerah. Sepulang dari luar daerah, Sekda mengundang wartawan menyampaikan agar tetap menjalin hubungan kemitraan dengan Pemda.
Selain itu, Sekda memperlihat data media yang dimasukkan penagihan ke bagian humas, tapi menurut Sekda hanya dibayar media yang lebih dahulu membangun kerjasama dengan pemda. Bukan berarti media lain tidak diperhatikan, sebab anggaran media tidak masuk dalam ABPD Perubahan.
“Saya akan upayakan berbicara dengan Kadis Keuangan untuk mengambil kebijakan melunasi hutang ini,” ujar Sekda seraya memohon pengertian media yang telah mengajukan penagihan pembayaran.
Langkah sekda cukup bijak, malah dinodai Akri Wijaya yang baru sebulan dilantik menjabat Kabag Humas sebulan lalu itu. Ia meneguhkan diri seakan-akan apa yang dilakukan sekda diklaim sebagai upayanya. Dihadapan bupati, Akri terkesan "cari muka" bahwa ia memiliki kemampuan merangkul seluruh media liputan Morotai.
Kebijakan luar biasa sekda agar melunasi semua hutang media, dimentahkan seorang Akri Wijaya. Anggaran yang diusahakan Sekda untuk membayar kerjasama media yang sudah lebih dahulu membangun kerjasama, dibagi rata dengan media lain yang tidak mengajukan kerjasama dengan Pemda.
Langkah Akri ini dianggap sebagai upaya "cari muka" bahwa ia memiliki kemampuan merangkul media.
“Kita kan menagih sesuai dengan hasil kerja dan kesepakatan kerjasama, sementara media lain belum,” protes salah satu wartawan.
Sekda Pulau Morotai, Muhammad M. Kharie saat dihubungi menegaskan, anggaran yang diusahakan diprioritas kepada media yang sudah bermitra, sebab alokasi anggaran media tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan, sehingga diselesaikan yang sudah ada kerjasama, sehingga tidak menimbulkan hutang,” tegas Sekda.
Kecewa dengan kebijakan Kabag Humas, wartawan mengingatkan Akri agar tidak coba-coba bermain api. Mereka meminta Akri agar pokus menyelesaikan pembayaran terhadap media yang sudah menjalin kerjasama, tidak menambah masalah baru.
“Apalagi "cari muka" dihadapan bupati seakan-akan apa yang dilakukan Sekda dikalim sebagai upayanya. Pokoknya Bagian Humas segera bayar, tidak ada alasan menunda pembayaran. Kami minta bupati jangan percaya Akri yang mengaku merangkul media, tidak ada itu,” ujar mereka. (Bakron)
Posting Komentar
0Komentar