LUBUKLINGGAU, BS.COM - Koordinator Wilayah II Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah M Nasution, pada September 2018 lalu. Dimana meminta media atau wartawan aktif membantu penegak hukum guna memonitoring penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaan Anggaran Dana Desa ADD/DD agar selalu dipublikasikan, Senin (9/9).
Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adlinsyah M Nasution, mengatakan keterlibatan wartawan dalam memonitoring atau pun mengontrol penggunaan anggaran keuangan daerah kabupaten/kota). Penyalahgunaan anggaran yang telah digunakan pemerintah akan lebih cepat diketahui.
“KPK minta wartawan terus aktif mempublikasikan dan mengontrol terkait penyalahgunaan anggaran. Sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggarannya, agar masyarakat tahu," ajaknya.
Terlebih lagi, KPK tidak mungkin mengontrol semuanya, kalau bukan bantuan dari wartawan-wartawan tersebut.
Sementara pengamat anggran di wilayah MLM (Musirawas, Lubuklinggau dan Muratara), Febri Rebo mengatakan, sangat mendukung apa yang disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata agar wartawan memainkan peran kontrolnya.
“Untuk wilayah MLM, kita akui peran wartawan sangat aktif. Tetapi sangat disayangkan dalam penegakan hukumnya dirasakan masih sangat lambat," sebutnya.
Jika persoalan ini tidak ditanggapi secara baik oleh APH khususnya di wilayah MLM akan menjadi preseden buruk di masyarakat. “Masyarakat mulai pesimis terhadap penegakan hukum," katanya.
Wartawan itu wajib mengontrol sejauh mana penggunaan anggaran yang sudah dijalankan pemerintah. apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak.
“Rekan media biasanya aktif dilapangan, informasi yang disampaikan awak media minimalnya bisa tahu sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggaran yang digunakan pihak pemerintah maupun desa agar masyarakat tahu," tutupnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar