MURATARA, BS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan diduga tak akui pendidikan terakhir salah satu Calon Kepala Daerah (CAKADA).
Hal ini dilihat dari HDS yang pernah ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 lalu dan tidak ada permasalahan dalam pendidikan terakhir, namun pada pilkada kali ini diduga timbul permasalahan dimana tidak sinkron antara data KPU, dan Curriculum Vitae salah satu CAKADA.
Hal ini diungkap oleh sejumlah tokoh pemuda Musi Rawas Utara yang sambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara, Selasa (8/9/2020) sore.
“Pendidikan terakhir beliau Strata 1 (S1) berdasarkan curriculum vitae, namun yang tertera dalam data KPU pendidikan terakhirnya SMA sederajat,” ungkap Zetra Ariono yang mewakili Tokoh pemuda Muratara.
Tak sampai disitu, Zetra juga melaporkan dua point lain terkait bantuan sosial dari Bank Indonesia, dan Formulir B1-KWK yang dinilai janggal.
"Kami melaporkan tiga point ke bawaslu, point pertama masalah pendidikan terakhir salah satu bakal calon, point kedua kejanggalan B1-KWK partai yang mengusung salah satu bakal calon, dan point ketiga bantuan sosial yang diberikan salah satu bakal calon," kata Zetra Ariono kepada seperti dikutip Media Advokasi, Rabu (9/9/2020).
Zetra juga meminta agar permasalah ini ditindaklanjuti dan diklarifikasi ke dinas terkait.
“Kami meminta ditindaklanjuti dan diklarifikasi agar tidak liar dimata masyarakat, dan jangan sampai nantinya terkesan ada pembohongan publik, apalagi sekarang ini pilkada sudah diambang pintu,” pintanya.
Ketua Bawaslu, Munawir mengatakan untuk pelaporan yang masuk ke pihaknya nanti akan diproses, namun ia menyarankan kepada pihak pelapor supaya mengisi Pormulir (POM ) terlebih dahulu apapun bentuk laporan tersebut pasti nanti akan ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua KPU Agus Marianto saat dikonfirmasi melalui ponsel pribadi, Rabu (09/09) terkait dugaan yang dilaporkan tokoh pemuda masyarakat mengatakan dirinya sedang berada diluar daerah atau dinas luar.
“Kami masih diluar kota, jadi belum bisa kasih steatment yang akurat, sekarang masih dalam tahapan," ungkapnya.
Perwakilan Tim HD-STULLAH, Taufik Ramadhan saat dikonfirmasi, meminta agar berkoordinasi langsung denga KPU dan Bawaslu.
“Karena KPU dan Bawaslu sebagai pihak berwenang masalah itu, tahapan untuk melengkapi berkas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sudah dilakukan dan pasangan HDS-TULLAH sudah melengkapi berkas persyaratan calon," akunya.
Terkait curriculum vitae pihak HDS-TULLAH sudah menyampaikan pendidikan terakhir di Monash University, dan sebelumnya HDS juga sudah pernah ikut Pilkada Muratara.
“Untuk legalitas ijazah nanti akan diverivikasi faktual oleh KPU secara langsung ke instansi/lembaga pendidikan terkait. Dan perlu diketahui HDS pada tahun 2015 lalu juga ikut pilkada sebagai calon wakil bupati dan dalam proses kelengkapan berkasnya tidak ada masalah," tambah pria asal Desa Sukaraja, Kecamatan Karang Jaya Musi Rawas Utara tersebut. (Aryanto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar