Komisi II DPRD Prabumulih Mediasi Sengketa Dokter Bedah dengan Rumah Sakit Swasta, Tiada Capai Kesepakatan

PRABUMULIH, BS.COM - Komisi II DPRD Kota Prabumulih memediasi sengketa antara seorang dokter spesialis bedah umum dengan salah satu rumah sakit swasta di Kota Prabumulih terkait dugaan pemutusan kontrak kerja dinilai dilakukan secara sepihak. Namun, upaya mediasi mempertemukan kedua belah pihak tersebut belum menghasilkan kesepakatan. 

Rapat dengar pendapat digelar di ruang Rapat DPRD Kota Prabumulih dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Riza Diswan, didampingi Sekretaris Komisi II Hartono Hamid serta dihadiri anggota komisi lainnya. 

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Hartono Hamid mengatakan, pihaknya telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan dengan memberikan solusi adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

“Kami sudah berusaha menjembatani dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Namun hingga rapat berakhir, masing-masing pihak masih mempertahankan pendiriannya sehingga belum ditemukan titik temu,” ujar Hartono, Jumat, (26/62026).

Persoalan tersebut bermula dari tudingan dugaan malapraktik dialamatkan kepada dr BJ, seorang dokter spesialis bedah umum. Kasus itu kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja antara dokter bersangkutan dengan rumah sakit swasta tempatnya bertugas. 

Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan argumentasi masing-masing terkait persoalan tengah dihadapi mereka. 

Sementara itu, kuasa hukum rumah sakit swasta, Richi Aprian, menegaskan, seluruh kebijakan g diambil oleh manajemen rumah sakit telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku maupun aturan internal rumah sakit. 

Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan guna memastikan seluruh tenaga medis, baik dokter maupun perawat, memiliki kompetensi memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kebijakan diambil manajemen merupakan bagian dari upaya menjaga standar pelayanan dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit,” jelas Richi. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Riza Diswan, berharap kedua belah pihak tetap membuka ruang komunikasi guna mencari solusi terbaik dan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. 

Hingga rapat dengar pendapat selesai dilaksanakan, belum ada keputusan final disepakati. Komisi II DPRD Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendorong penyelesaian  mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak. (Ron)