# Terkuak Mulai Pemalsuan Tandatangan Hingga Pemecatan Kader Sepihak
PRABUMULIH, BS.COM - Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel) kini didera masalah. Hal itu setelah Ketua DPC Gerindra Prabumulih, Amsi Kurniawan buka suara soal terkait pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baiknya dikepengurusan DPC.
“Selama ini saya hanya diam, dan berusaha meredamnya sendiri. Namun karena terus tidak ada keberesan dan semena-mena banyak pengurus dan kader yang dipecat tanpa kejelasan, ini terpaksa harus dibenahi dan kita bongkar,” ungkap Amsi Kurniawan, kepada awak media, Sabtu (18/01/2020) sore kemarin.
Menurut Amsi begitu ia biasa disapa, tindakan yang dia ambil bukan tidak melalui proses dan tiba-tiba. Setelah berkoordinasi dengan internal partai baik di tingkat DPD maupun pusat, akhirnya dirinya harus menentukan sikap untuk memperbaiki nama baik dan kepengurusan partai besutan Jenderal Prabowo Subianto tersebut, khususnya dikepengurusan DPC Gerindra Prabumulih.
Amsi mengungkap, banyak kejanggalan dan tindakan pelanggaran yang dilakukan pengurus DPC Gerindra salah satunya pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baik dirinya.
Tak sampai disitu, mantan Ketua KNPI Kota Prabumulih ini juga akan mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan kasus pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baiknya ke Polda Sumsel dalam waktu dekat ini.
“Ini akan kita laporkan, ya mungkin dalam waktu dekat ini, kita tunggu saja,” tegas Ketua DPC Gerindra Kota Prabumulih ini.
Bahkan Amsi menambahkan, dirinya juga sudah mengantongi bukti-bukti data pelanggaran yang dilakukan pengurus DPC Gerindra Prabumulih.
“Data-data sudah kita kumpulkan semua mulai dari KPU, berita, ucapan, maupun diintern partai yang memalsukan tandatangan aku,” imbuh Amsi.
Masih dijelaskan Amsi, dirinya terhitung sejak 25 Juli 2019 sudah tidak pernah menandatangani lagi kegiatan atau surat menyurat di DPC. Artinya setelah itu seluruh tandatangannya hingga penetapan caleg terpilih, dan lainnya tidak sah.
“Saya sudah cek di KPU seluruh tandatangan saya dipalsukan jadi otomatis keputusan itu tidak sah. Sementara saya masih ketua sah, silahkan konfirmasi ke DPD tanyakan mengenai SK saya benar atau tidak, karena kami kan sistemnya tali komando, tidak bisa kalau mosi percaya tidak ada dan masih banyak data-data lagi yang sudah saya kumpulkan,” jelas Alumnus Pasundan 97 ini.
Dihubungi terpisah, Kepala Sekretariat DPD Gerindra Provinsi Sumsel, Yusmir Rasyid SE membenarkan jika kepengurusan DPC Gerindra Prabumulih masih diketuai oleh Amsi Kurniawan.
“Kepengurusan di Prabumulih belum ada pergantian, SK-nya masih diketuai Amsi Kurniawan. Soal masalah pemalsuan itu kita belum dapat konfirmasi, siapa yang memalsukan itu,” jelas Yusmir, melalui via handphone(HP) dikinfirmasi terpisah, Sabtu (18/01) malam.
Menurut Yusmir, untuk mekanisme pergantian ketua dan pengurus di Partai Gerindra tidak mudah, harus melalui beberapa tahapan.
“Walau di Gerindra tanpa musda, tapi prosesnya tidak mudah untuk gonta-ganti, harus melalui mekanisme, dewan kehormatan, mahkamah partai itu mekanisme pergantiannya dan itu tidak mudah,” jelas Yusmir.
Yusmir juga menambahkan, pihaknya menilai kepengurusan DPC Gerindra di Prabumulih masih berjalan normal walau tanpa adanya Amsi selaku ketuanya karena namanya memimpin tetap Collective colebial.
“Tapi kalau memang ketua berhalangan kami pikir kan di KPU tidak menuntut itu harus tanda tangan ketua, tapi ketika saat ketua berhalangan dipinta surat keterangan berhalangan itu dari ketua.
"Kami pikir Amsi masih tetap tandatangan kan, karena tidak ada tembusan mengenai surat berhalangan itu,” terang Yusmir seperti dilansir Sumateranews.co.id.
Lebih jauh, Yusmir mengatakan, pihaknya saat ini belum bisa mengambil langkah terkait permasalahan yang ada di DPC Gerindra Kota Prabumulih karena belum menerima laporan atau surat keberatan dari Ketua DPC Gerindra Prabumulh.
“Kita belum dapat laporan dari DPC, kan kalau ada keberatan juga dari Amsi, mungkin secara individu Amsi membikin surat merasa keberatan dengan kondisi tindakan anak buahnya disana,” sebut dia.
“Dengan zaman teknologi tinggi tidak harus menghadirkan ketua, tapi setidak-tidaknya ketua harus mengetahui. Sekarang ini kan surat elektronik juga diterima oleh KPU,” tambah Yusmir, menyayangkan adanya tindakan oknum pengurus yang melampaui ketua.
Masih dikatakan Yusmir, pihaknya akan membentuk majelis etik untuk menyikapi permasalahan tersebut jika ada permintaan atau keberatan dari Ketua DPC Gerindra Prabumulih, Amsi.
Tak sebatas itu, lanjut Yusmir, pihaknya juga akan menyurati DPP untuk meminta tanggapan apakah perlu dibentuk majelis etik atau majelis kehormatan partai bilamana persoalan itu dianggap urgent.
“Nah, kalau soal rencana Amsi untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum, kami belum bisa menanggapi, karena pengaduan ini belum sampai, biasanya kalau pihak polda mendapat surat aduan dari oknum ataupun anggota DPR apa, ataupun pengurus DPC surat tembusan itu kan pasti ke DPD. Intinya, untuk jalan masalah hukumnya ya silakan berjalan, kita hanya menyikapi tindakan oknum yang melampaui wewenang dari ketua,” tandasnya.
Sementara itu, keterangan berbeda justru disampaikan oleh Sekretaris DPC Gerindra Prabumulih, Tri Hidayat. Menurut Tri, ketika dikonfirmasi via telpon, Sabtu malam kemarin, pihaknya saat ini sedang membentuk untuk pelantikan kepengurusan DPC Gerindra Prabumulih.
“SK sudah di DPD, pihak DPD juga sudah mengetahui dan lagi mau bentuk pelantikan,” ucap Tri singkat.
Disinggung terkait adanya permasalahan pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baik yang dialami Ketua Gerindra Kota Prabumulih, Amsi Kurniawan, Tri menjelaskan dirinya belum mengetahui dan baru mendapat informasi tersebut.
“Aku belum tahu permasalahannya apa, baru denger inilah,” kata dia. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar