Masa Tenang, Tapi Justru Rawan Terjadi Politik Uang

PALEMBANG, BS.COM- Tanggql 14 hingga 16 April merupakan masa tenang kampanye Pemilu 2019. Idealnya, para peserta pemilu pun dapat beristirahat menenangkan hati dan pikiran menghadapi kenyataan hingga menunggu hasil suara saat hari H pemungutan nanti.

Namun, hal tersebut sejauh ini tampaknya jauh berbeda. Isu Politik Uang (Money Politic) saat ini pun tampaknya mulai santer terdengar di kalangan masyarakat.

Berdasarkan informasi dihimpun, saat ini di sejumlah daerah para tim sukses peserta pemilu khususnya para caleg DPRD Kabupaten, Provinsi, maupun DPR RI, mulai bergerilya meluncurkan pelurunya atau dengan istilah sebutan alias cinderamata yang diketahui berupa uang tunai lembaran rupiah, sebagai alat untuk merayu para pemilih.

Melihat kondisi ini masih terjadi, langkah pencegahan praktik money politic pun hingga saat ini diindikasi dan dinilai belum dapat berhasil dilakukan. Sehingga, peran serta masyarakat yang aktif menjadikan kunci utama untuk pencegahan praktik yang merusak demokrasi tersebut.

Berkembangnya isu politik uang di tengah-tengah masyarakat ini, menurut Ade Indra Chaniago, yang merupakan Pengamat Politik Sumatera Selatan, memang sudah sering terdengar di masa-masa pemilu/kampanye datang.

Ia mengatakan seharusnya hal tersebut patut dijadikan perhatian khusus bagi pihak-pihak terkait. Sebab, apapun alasannya praktik politik uang tetap merusak integritas pemilu ataupun akan menjadi penyebabnya wakil rakyat yang terpilih untuk melakukan korupsi.
“Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktik politik uang ini, maka bisa terjerat undang-undang anti suap,” kata Dosen Politik di Universitas Stisipol Candradimuka Palembang ini, Senin (15/4/2019).
“Ini harus dijadikan perhatian serius bagi kita semua. Masa tenang, tapi justru rawan terjadi politik uang,” cetusnya.

Lebih lanjut dijelaskan Ade, masyarakat juga nantinya jangan heran bila peserta pemilu telah melakukan praktik jual beli suara, ketika duduk di kursi parlemen bukan pengabdian tujuannya, tapi untuk kepentingan pribadi.
“Kuncinya juga ada pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus berani bersikap, agar tetap bermartabat. Jika menginginkan wakil rakyat atau pemimpin yang bersih, maka masyarakat jugalah yang harus menentukannya. Begitupun sebaliknya,” terangnya. (Red)